Tags

, , , ,

Salah satu mata kuliah yang unik yang saya pelajari di Fakultas Peternakan Unpad adalah Undang-undang dan Kebijakan Pembangunan Peternakan. Menurut saya mata kuliah ini bagus sekali, karena sebagai warga negara kita harus mengetahui undang-undang yang berlaku di negaranya sendiri, tak terkecuali (jika kelak mahasiswa tersebut menjadi) peternak, karena peternak pun tak boleh buta undang-undang.

Postingan kali ini saya akan memaparkan mengenai beberapa jawaban saya atas pertanyaan dari dosen saya mengenai perundang-undangan. Semoga bermanfaat :)

Jelaskan Tujuan dan Manfaat “Peraturan Perundangan” Bagi Kehidupan Bermasyarakat!

Tujuan dari peraturan perundangan bagi kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengatur dan menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat dari peraturan perundangan adalah menjaga ketertiban di tengah masyarakat, menjamin hak-hak warga negara, mengatur kewajiban warga negara, memberikan petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara, mengamankan wilayah negara Republik Indonesia, memberikan kepastian hukum bagi warga negara, memberikan rasa aman pada warga negara, memberikan rasa takut dan efek jera pada para pelanggar peraturan,dan memberikan keadilan peradilan bagi seluruh warga negara.

Sumber: http://blogs.unpad.ac.id/dwicipto (disadur pada tanggal 12 September 2012, pukul 03.00 WIB)

Sejauhmana “peraturan perundangan” tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat yang secara sosiologis bersifat transisional?

Dalam masyarakat yang keadaannya secara sosiologis bersifat transisional, menurut Prof. Dr. Sjafri Sairin, MA. (guru besar jurusan Antropologi Budaya UGM) akan muncul empat kelompok masyarakat. Kelompok tersebut adalah:

  1. Kelompok messianisme.
  2. Kelompok super modern.
  3. Kelompok yang dapat menyeimbangkan paduan gagasan.
  4. Kelompok yang hanya mengambil sepotong-sepotong unsur budaya lama dan baru secara bersamaan.

Beliau menjelaskan bahwa pada kelompok messianisme, mereka berupaya untuk bertahan dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lama dalam kehidupan mereka. Dalam kelompok ini muncul gerakan-gerakan “sempalan” atau messianisme, seperti pada kasus lenyapnya belasan keluarga di Jawa Tengah pada tahun 1996 yang meninggalkan hartanya untuk mengikuti seorang pemimpin yang dianggap dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Berdasarkan analisis tersebut, menurut saya, pada kelompok ini dibutuhkan usaha yang ekstra untuk mengajak mereka menerapkan peraturan perundang-undangan. Karena, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada kelompok masyarakat transisional messianisme karakternya adalah mempertahankan budaya lama yang mereka miliki. Di sisi lain, Indonesia sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya, ada beberapa budaya dalam kehidupan masyarakat yang perlu diperbaiki dengan perundang-undangan. Sebagai salah satu contohnya adalah budaya menikah siri yang dalam perundang-undangan diatur bahwa pernikahan dinyatakan secara legal dalam negara setelah tercatat di KUA setempat.

Pada kelompok super modern, mereka cenderung memungut simbol-simbol budaya masyarakat industri maju, sebagai model acuan apa adanya tanpa sempat lagi mempertimbangkan akan fungsinya dalam kehidupan yang sedang mereka jalani (Sairin, Sjafri). Tipe kelompok super modern ini memungkinkan pemerintah untuk mengajak mereka menerapkan peraturan perundang-undangan. Namun, dibutuhkan arahan mengenai fungsi dari peraturan perundangan yang harus mereka terapkan agar kelompok ini bisa mengenali dan mempertimbangkan fungsi acuan perundangan yang mereka jalani.

Kelompok ketiga yaitu kelompok yang dapat menyeimbangkan paduan gagasan. Kelompok ini mampu memadukan dengan serasi kedua gagasan yang berbeda secara fungsional dalam kehidupan mereka (Sairin, Sjafri). Berdasarkan analisis tersebut, kelompok ini akan dengan mudah menerapkan peraturan perundangan dalam kehidupan mereka.

Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang hanya mengambil sepotong-sepotong unsur budaya lama dan baru secara bersamaan. Umumnya yang mereka ambil adalah aspek simbolik materialistik yang melekat pada unsur-unsur gagasan lama dan baru dan cenderung hanya digunakan untuk kepentingan tertentu saja. Mereka memadukan kedua pola nilai itu bukan karena berkaitan dengan nilai substansi gagasan itu atau dalam rangka kepentingan yang bersifat kreatif, tapi lebih banyak sebagai akibat dari produk ambiguiti yang sedang mereka derita (Sairin, Sjafri). Berdasarkan analisis tersebut, kelompok ini harus diperhatikan lebih dalam cara penerapan perundang-undangannya, karena boleh jadi mereka hanya mengambil perundang-undangan yang menguntungkan bagi mereka pribadi tanpa mau menerapkan peraturan yang membutuhkan usaha lebih dari mereka.

Sumber:http://melayuonline.com/ind/article/read/465/fenomena-budaya-masyarakat-transisional (disadur pada 12 September 2012, pukul 04.00 WIB)

Nilai-nilai atau kaidah apa saja yang seharusnya dimiliki dalam merancang suatu perundang-undangan? 

Dalam perancangan perundang-undangan, kaidah yang harus dimiliki adalah:

  1. Kaidah Perilaku, adalah jenis kaidah yang menetapkan bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Fungsinya untuk mengatur perilaku orang-orang dalam kehidupan masyarakat.
  2. Kaidah Kewenangan, adalah jenis kaidah hukum yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menciptakan dan memberlakukan kaidah perilaku tertentu. Fungsinya adalah untuk menetapkan siapa yang berwenang untuk mengatur perilaku orang, menentukan dengan prosedur bagaimana kaidah perilaku itu ditetapkan dan sekaligus menentukan bagaimana suatu kaidah harus ditetapkan jika dalam suatu kejadian tertentu terdapat ditidakjelasan.
  3. Kaidah Sanksi, adalah jenis kaidah yang memuat reaksi yuridis atau akibat-akibat hukum tertentu jika terjadi pelanggaran atau ketidakpuasan terhadap kaidah tertentu. Secara umum kaidah sanksi memuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
  4. Kaidah Kualifikasi, adalah jenis kaidah yang menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atau sebaliknya dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.
  5. Kaidah Peralihan, adalah jenis kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kaidah peralihan ini fungsinya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum; menjamin kepastian dan memberi jaminan perlindungan hukum kepada subjek hukum tertentu.

Sumber:http://saepudinonline.wordpress.com/2010/07/24/proses-dan-teknik-penyusunan-perundang-undangan/ (disadur pada 12 September 2012, pukul 06.00 WIB)

Ditulis oleh : Mutiara Maghfira Chairunnissa_Fapet E Unpad 2010

About these ads